SEJARAH PERJUANGAN DAN KELAHIRAN PGRI
SEJARAH PERJUANGAN DAN KELAHIRAN PGRI
A. Situasi Pemerintah Kabinet Republik Indonesia I , II,
-1945
Bentuk pemerintahan adalah
kabinet Presidentil, dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Di masa ini
Jepang masih berkuasa dan para pemuda mengadakan perlawanan d iberbagai daerah.
Kabinet ini tidak bertahan lama diganti cabinet Parlementer, dipimpin
tokoh-tokoh masyumi, partai social dan tokoh-tokoh yang tidak berpartai.
Tanggal 4 September 1945 di
lapangan Ikada Jakarta diadakan rapat raksasa menyambut proklamasi. Kemudian
BKR menurunkan bendera Jepang dan menggantikannya dengan bendera merah putih di
Surabaya. Pada 14 Oktober 1945 pasukan Jepang Kideo Butai di Semarang berontak
dan mengadakan terror. Kemudian disusul pada tanggal 25 Oktober 1945 tentara sekutu
diserang di Surabaya diikuti oleh tentara NICA-Belanda, mendapat perlawanan
gigih yang dipimpin Bung Tomo.
B. Lahirnya PGRI Tanggal 25 November 1945
1. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945
merupakan titik perjuangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita
nasionalnya. Semangat proklamsasi itulah yang menjiwai penyelenggaraan kongres
PGRI I di Surakarta tanggal 23-25 November 1945 di gedung Sonoharsono (SMPN 3
Surakarta). Dari kongres itu lahirlah PGRI yangb merupakan wahana persatuan dan
kesatuan segenap guru seluruh Indonesia.
2. Organisasi PGRI bersifat:
a. Unitaristik, b. Independen, c. Non
partai politik
Tujuan PGRI
untuk mengisi kemerdekaan: 1. Mempertahankan dan menyempurnakan RI, 2.
Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar
kerakyatan, 3. Membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.
C. Pertumbuhan Organisasi PGRI
Dalam masa kelahiran pelaksanaan
kongres I menghasilkan susunan pengurus besar PGRI namun selam beberapa bulan
terjadi pengunduran diri ketua 1 yaitu Rh. Koesnan, karena diangkat menjadi
pamong praja mangku negara Surakarta.
Sesudah kongres I PGRI mulai
menyusun organisasinya dan meluaskan pengaruhnya ke segenap penjuru tanah air.
Namun ganguan jalannya organisasi tetap ada dikarenakan daerah-daerah lain
tidak luput dari blockade Belanda. Pada tanggal 21-23 Desember 1946, PB PGRI
mengadakan kongres II di Surakarta. Setelah dibentuk kepengurusan selang
beberapa bulan Rh. Koesnan mengundurkan diri dikarenakan diangkat menjadi
menteri perburuhan dan social dalam kabinet Moh. Hatta.
Pada reseosi siding kongres II,
ketua 1 Rh. Koesnan dalam pidatonya me untut kepada pemerintahan antara lain:
1. Sistem pendidikan selekasnya didasarkan
pada kepentingan social.
2. Gaji guru supaya tidak terhenti di dalam
satu kolona.
3. Diadakannya UU pokok pendidikan dan UU
pokok perburuhan.
Hasi tuntutan PGRI oleh
pemerintah diperhatikan, buktinya Rh. Koesnan diangkat menjadi panitia gaji
pemerintah dan departemen keuangan, kemudian Rh. Koesnan dan A. Zahri diangkat
menjadi anggota KNIP-Pleno.
D. Periode Tahun 1945-1950
Pada tahun ini perjuangan PGRI
dititik beratkan melawan NICA-Belanda guna menyelamatkan perang kemerdekaan.
Dalam usaha meningkatkan pendidikan dimulai dengan peralihan pendidikan yang
bersifat kolonial ke pendidikan
nasional.pada tahun 1948 PGRI mulai menerbitkan majalah GURU SASANA, yang
kemudian diganti majalah SUARA GURU sampai sekarang. Dalam hubungannya dengan
luar negeri, mulai 1948 dirintis menjalin kerjasama/ hubungan dengan National
Education Association (NEA). PGRI juga mendapat undangan kongres WCOT P (World
Confideration of Organization of the Teaching Profession) yang kedua di London pada bulan Juli 1948.
Akhirnya Belanda mulai tanggal 1
Januari 1950 mengakui kedaulatan RI dan sejak itulah organisasi PGRI mulai
ditata kembali organisasinya. Persatuan Guru Indonesia (PGI) di Negara
Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur dapat disatukan bergabung
dengan PGRI. Pada tahun 1950 terjadi 2 kongres PGRI yaitu kongres IV di
Yogyakarta (Februari 1950) dan yang kedua kongres V (Desember 1950) di Bandung
dalam usaha penataan kembali organisasi. Tahun 1950 merupakan tahun persatuan
karena akhirnya kongres itu membuat suatu “maklumat persatuan”.
E. Periode Tahun 1950-1959
Tahun 1950-1959 merupakan tahun
perkembangan organisasi PGRI pada segi kemerdekaan dalam perjuangan dengan
hasil yang memuaskan. Mulanya PGRI sebagai Serikat Sekerja (SB/ SS) masuk ke
dalam anggota SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia). Dan pada
tanggal 20 September 1948 PGRI menyatakan mengundurkan diri karena PGRI
dasarnya non parpol dan berdasar Pancasila. Dan setelah itu Pgri masuk Gabungan
Serikat Buruh Indonesia (GBSI) yang pada waktu itu merupakan saingan SOBSI.
Di tahun 1950-1959 PGRI mengalami
masa Demokrasi Liberal dan pelaksanaan kongres PGRI VI berlangsung tanggal
26-28 Februari 1950 di Yogyakarta sebagai ibukota RI. Dalam kongres ini
dihadiri 15.000 anggota dari 76 cabang, sedangkan untuk kongres PGRI V di
Bandung pada Desember 1950, PGRI telah memiliki 301 cabang dan 39.000 anggota.
1. Kongres PGRI VI di Malang (24-30 November 1952)
Kongres di Malang tercatat 483
cabang dengan jumlah anggota 75.149 orang. Pada kali ini mereka membahas
masalah konsolidasi organisasi, perburuhan dan pendidikan. Dalam kongres PGRI
VI di Malang tercipta Mars PGRI oleh Basuki Endropranoto. Isi lagu ini
mendorong kaum guru semuanya, membangun rakyat dari kegelapan, sebagai penyuluh
dan pembimbing bangsa, insyaf akan kewajibannya, mendidik dan mengajar para
putra-putri bangsa, membangun jiwa sebagai kekuatan Negara.
2. Kongres PGRI VII di Semarang (24 November-1 Desember
1954)
Pelaksanaan kongres PGRI di
Semarang yang hadir melebihi pada waktu kongres VI di Malang. Kongres ini
dihadiri 639 orang utusan dari 351 cabang mewakili 1581 suara dalam organisasi.
Kongres di Semarang ini juga pertama kali didatangi oleh tamu utusan dari
organisasi:
- Maria Marchant
- Fan Chang dan Shen Pei Yung
- Marcelino Bautista
- Jung Singh
3. Hubungan PGRI dengan Organisasi Pendidikan
Tanggal 27 Maret 1955 di
Yogyakarta, PB PGRI Jakarta mengirimkan wakilnya menghadiri diskusi
“Demoralisasi dan Pelajar”.
Dan dalam kongres Himpunan
Mahasiswa B-I/ B-II yang diadakan tanggal 16-18 April 1956 di Surakarta, utusan
PB telah berhasil meyakinkan kongres dalam memperkuat tuntutan PGRI.
Kongres VI SPS ( Serikat
Pengusaha Surat kabar) pada Juli 1956 di Malang, mengundang PGRI untuk membahas
masalah lektur porno. Kongres menerima usul PGRI, tentang pengaruh buruk film,
iklan porno terhadap masyarakat.
F. Periode Tahun 1959-1962
Pada tahun itu PGRI masih
merupakan tahun pemekaran, akan tetapi sudah mulai dibayangi oleh momok
“perpisahan” sebagai akibat pengaruh golongan-golongan politik dari luar. Pada
waktu itu tidak dapat dielakan lagi, bahwa keanggotaan PGRI terdiri dari
orang-orang yang mengikuti aliran politikdiluar PGRI. Misalnya, menjadi anggota
PNI, NU, dan PKI. Memang kita menyadari bahwa antara tahun 1950-1959 usaha-usah
dan perjuangan PGRI benar-benar dapat disaksikan dan dirasakan secara menonjol
manfaatnya oleh guru-guru anggotanya dan masyarakat umumnya. Organisasi
guru-guru, benar-benar dinilai tinggi dan diperhitungakan, kadang-kadang secara
politik.
Demikian pula berkembangnya
sekolah-sekolah PGRI di daerah-daerah yang kebanyakan akhirnya beralih menjadi
sekolah negri terutama SMP-SMP di daerah.
G. Periode Tahun 1962-1965
1. Kasak-kusuk PKI
Sebenarnya kegiatan PGRI sampai
dengan tahun 1962 sudah tampak kemajuan dan usaha serta perjuangannya dalam
meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan pada PGRI. Namun, situasinya tetap
bagus karena ada campur tangan dari luar masuk ke tubuh PGRI. Sejak tahun 1953
sudah tampak PKI mulai mengadakan kasak-kusuk di dalam tubuh PGRI termasuk
sejak pencalonan Soedjono sebagai ketua umum PGRI dan sementara golongan
politik, terutama dari golongan komunis. Kegiatan mereka tampak pada waktu
diadakannya pendidikan kader PGRI, selalu berusaha untyk memperkuat posisinya
melalui rencana perubahan struktur organisasi.
2. PGRI non vaksentral/ PK lahir
Periode tahun 1962-1965 merupakan
masa yang pahit bagi PGRI. Dalam masa ini terjadi perpisahan di dalam tubuh
PGRI bukan untuk kepentingan profesi guru melainkan adanya ambisi politik dari
luar.
Perpecahan ini bersifat prinsip
bagi dunia pendidikan, karena lebih jauh lagi menyangkut keselamatan kita-kita
proklamasi NKRI 17 Agustus 1945, serta generasi baru yaitu:
- menimbulkan perpecahan diantara guru-guru.
- Mengancam keselamatan pancasila dan
proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
- Menyelenggarakan “Hari Krida” tiap
hari sabtu.
H. Periode Tahun 1966-1972
Periode masa ini merupakan
perjuangan menegakkan Orba, masa konsolidasi dan penataan kembali organisasi,
pengalaman, dsb. Hal ini dapat ditempuh dengan kaderisasi dan menyesuaikan misi
organisasi secara tegas dan tepat dalam scope progam “strategi” pembangunan
secara integral bertahap. Yang dimaksud dengan misi PGRI, yaitu:
1. ideologi pancasila
2. persatuan dan kesatuan
3. profesionalisme
4. kesejahteraan
5. pelayanan dan pengabdian
I. PGRI Menghadapi Ekspansi dan Rongrongan
1. PKI Mempersiapkan Kelompok-Kelompok dan
Gerakan G 30 S/ PKI
2. Kesaktian Pancasila dan Tri Tuntutan
Rakyat (Tritura)
a. Kesaktian Pancasila
b. Tritura
Pada tanggal 25 Oktober 1965
Universitas Indonesia menjadi “markas besar” dan dibentuklah kesatuan aksi
mahasiswa yaitu, pusat kekuatan atau kegiatan mahasiswa.
Dan pada tanggal 10 Januari 1966
berkumpulah ribuan mahasiswa di depan Universitas Indonesia mengadakan rapat
umum di bawah panji-panji KAMI. Mereka mengumandangkan “Tritura”, bunyinya:
a. Bubarkan PKI
b. Retool cabinet Dwikora
c. Turunkan harga sandang pangan
Pada tanggal 24 Februari 1966
kbinet Dwikora yang dilantik oleh presiden, mendapat tanggapan demonstrasi dari
mahasiswa, untuk memboikot pelantikan menteri-menterikabinet baru. Demonstrasi
itu mendapat tanggapan sengit. Hingga akhirnya mahasiswa Universitas Indonesia,
Arif Rahman gugur sebagai pahlawan Ampera.
Tanggal 4 Maret 1966 para
mahasiswa membentuk resimen Arif Rahmat guna melanjutkan cita-cita KAMI.
Dibentuk pula KAPPI, yang terjun ke jalan-jalan melanjutkan perjuangan
KAMI.
3. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966
Kewibawaan Presiden Soekarno
sudah sangat merosot semenjak presiden tidak mau bertindak terhadap PKI.
Tanggal 11 Maret 1966 diadakan siding kabinet Dwikora yang akan disempurnakan.
Setelah selesai sidang kabinet
tanggal 1 Maret 1966 ditutup 3 perwira tinggi. Setelah berunding dan minta ijin
dari Letjen Soeharno, mereka menyusul presiden ke istana Bogor.
Di istana Bogor ketiga perwira
tinggi diterima oleh Bung Karno. Dalam pertemuan itu ketiganya mengusulkan agar
Angkatan Darat di bawah pimpinan Letjen Soeharto diberi kepercayaan untuk
mengatasi keadaan yang tak menentu. Presiden Soekarno didampingi Dr. Subandrio,
Chaerul Saleh, dan Brigjen Sabur berunding, setelah diskusi agak lama akhirnya
Bung Karno setuju menandatangani “surat perintah”.
Dengan adanya surat perintah 11
Maret 1966, maka Letjen Soeharto dengan tegas bertindak pada tanggal 12 Maret
1966, atas nama Presiden:
- Membubarkan Partai Komunis Indonesia
- Menyatakan PKI sebagai partai
terlarang
4. Usaha PGRI Menghadapi Progam Pemerintah
Memberantas “ Tiga Buta”
Surat perintah 11 Maret 1966 membuka babak
baru dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam masa
pergolakan ini tidak sedikit guru-guru yang menjadi korban perjuangan tegaknya
keadilan dan kebenaran.
Suatu prestasi gemilang adalah
terciptanya stabilitas keamanan/ hankam dan social politik. Guru selalu tampil
di medan yang paling depan sebagai tutor, penatar, dsb. Mereka berjuang tanpa
pamrih dan tanpa tanda jasa. Sehingga guru mendapat gelar sebagai “ Pahlawan
Tanpa Tanda Jasa”.
Dalam memberantas 3 buta melalui
kelompok belajar (Kejar) paket A, guru-guru sebagai tutor membimbing masyarakat
untuk belajar menulis, membaca, berhitung, berbahasa Indonesia. Di samping itu
mereka diberi keterampilan menjahit, pengetahuan memasak.
Setelah progam tersebut berhasil
maka pemerintah mengadakan progam wajib belajar 9 tahun, artinya masyarakat
berpindah setingkat Sekolah Dasar , kemudian ditingkatkan lagi setara SMP
(SLTP), maka muncul progam kejar paket B.
0 komentar:
Posting Komentar